Jakarta - Kartu BPJS beredar palsu dan ratusan keluarga di Kabupaten Bandung Barat. Menteri Khofifah Indar Parawansa komunitas sosial dinilai harus kuat, sehingga hal seperti ini tidak terjadi.
"Nah, yang BPJS tidak punya pekerjaan, tidak ada medis. Dari BPJS tidak independen, uang yang dibayarkan kepada pemerintah, menjadi berbeda," katanya Khofifah dari gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/06 / 2016)
Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, adalah anggota nakal, yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Menteri mengatakan bahwa dokumen tidak membayar BPJS tenggelam.
"Sosialisanyinya kuat. Jika dia dapat lolos ke CIS (Kartu sehat Indonesia) otoritas bebas. Jika Anda bisa mandiri, mandiri dan membayar setiap bulan," katanya.
Oleh karena itu perlu BPJS kantor perwakilan di setiap negara. Jadi, orang dapat dengan mudah menemukan informasi dan tidak mendapatkan palsu.
"Setiap daerah harus memiliki BPJS representasi. Sekarang, tidak semua orang ada.," Kata Khofifah.
Polisi Cimahi berhasil mendapatkan yang pertama, Ana Sumarna (42) ditutupi oleh kasus ID BPJS palsu. Peredaran kartu palsu BPJS Kertajaya ditargetkan penduduk desa, Kabupaten Bandung Barat (KB), Jawa Barat.
Polisi menetapkan Ana, adalah Presiden Yayasan Home Care Duafa (RPD) sebagai tersangka. Ketua Polisi Cimahi Total Senior Indradi Ade Ary Syama mengatakan para tersangka membuat produksi bijaksana kartu BPJS Salah sejak setahun lalu, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2015, kartu kredit yang tersangka disusun di empat desa KBB di wilayah tersebut, namun Ade tidak menyebutkan nama-nama desa.
"Kejahatan tidak tersangka penipuan atau penawaran penipuan dengan cara BPJS penipuan kartu. Korban manfaat Motifnya. Jadi terdakwa mengaku membantu orang yang kurang mampu mengatasi peta. Kami masih menyelidiki kasus ini," kata M. Mapolres Cimahi, Cimahi, Jawa Barat, Senin (25/7).
Tag :
news
0 Komentar untuk "There BPJS Card Fraud in Cimahi, Menkes: Socialization Should Upheld"